Berdasarkan Pasal 1 angka 1 jo Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”), OJK sebagai lembaga independen maksudnya adalah lembaga yang bertugas mengatur dan mengawasi lembaga keuangan bebas dari campur tangan pihak manapun kecuali untuk hal-hal yang disebutkan secara tegas dalam UU OJK. Dalam penjelasan umum UU OJK disebutkan bahwa OJK dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah, sehingga seharusnya tidak terpengaruh oleh pemerintah (independen).
Poin Penting:
- OJK adalah lembaga independen yang mengatur dan mengawasi sektor keuangan di Indonesia.
- OJK bebas dari campur tangan pihak manapun, kecuali hal-hal yang ditetapkan dalam UU OJK.
- OJK memiliki kedudukan di luar pemerintah, sehingga diharapkan tidak terpengaruh oleh pemerintah.
- OJK bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi konsumen keuangan.
- OJK juga memiliki peran dalam edukasi keuangan bagi masyarakat.
Pengantar OJK sebagai Lembaga Independen
Independensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas sektor keuangan di Indonesia diatur secara tegas dalam UU OJK. Hal ini bertujuan agar OJK dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional dan akuntabel tanpa ada intervensi dari pihak manapun.
Sebagai lembaga independen, OJK diberi wewenang untuk mengatur dan mengawasi kegiatan lembaga jasa keuangan di Indonesia. Independensi ini menjamin agar OJK dapat beroperasi secara objektif dan tidak memihak, sehingga dapat memastikan stabilitas sistem keuangan dan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.
Dalam menjalankan fungsinya, OJK diharapkan dapat melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya secara menyeluruh dan terpadu. Independensi OJK menjadi kunci untuk mewujudkan pengawasan yang efektif dan efisien di sektor jasa keuangan Indonesia.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Adalah Lembaga Yang Independen, Artinya….
Independensi OJK Menurut Undang-Undang
Pasal 1 angka 1 jo Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”) menyatakan bahwa OJK sebagai lembaga independen maksudnya adalah lembaga yang bertugas mengatur dan mengawasi lembaga keuangan bebas dari campur tangan pihak manapun kecuali untuk hal-hal yang disebutkan secara tegas dalam UU OJK.
Keraguan atas Independensi OJK
Meskipun independensi OJK diatur secara tegas dalam undang-undang, masih terdapat keraguan di kalangan masyarakat terkait independensi OJK terutama karena adanya unsur ex officio dari Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan dalam Dewan Komisioner OJK.
Independensi OJK vs Independensi Bank Indonesia
Berbeda dengan Bank Indonesia yang memiliki independensi penuh dalam kebijakan moneter, independensi OJK sebagai lembaga pengawas sektor keuangan masih diragukan karena adanya kemungkinan intervensi dari pemerintah melalui Dewan Komisioner OJK yang melibatkan unsur ex officio dari Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan.
Struktur Organisasi dan Tata Kelola OJK
Struktur organisasi dan tata kelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi elemen penting dalam menjaga independensi dan akuntabilitas lembaga ini dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan di Indonesia. Salah satu aspek utamanya adalah Dewan Komisioner OJK.
Dewan Komisioner OJK
Dewan Komisioner OJK terdiri dari 9 orang anggota yang terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota, seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota, seorang Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota, seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Keuangan Lainnya merangkap anggota, seorang Ketua Dewan Audit Merangkap anggota, seorang anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen, seorang anggota ex officio dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia, serta seorang anggota ex officio dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon I Kementerian Keuangan.
Pengambilan Keputusan Dewan Komisioner
Keputusan Dewan Komisioner OJK diambil melalui rapat yang dihadiri oleh mayoritas anggota Dewan Komisioner. Setiap anggota Dewan Komisioner memiliki hak suara yang setara dalam proses pengambilan keputusan. Keputusan Dewan Komisioner ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
Pengawasan dan Laporan Pertanggungjawaban OJK
Dalam menjalankan tugasnya, OJK berada di bawah pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. OJK juga wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia secara berkala.
Manajemen Strategis, Anggaran dan Kinerja OJK
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang OJK, pada 2013 OJK telah dapat menyusun Sistem Manajemen Strategi, Anggaran, dan Kinerja (MSAK), yaitu suatu sistem yang tidak hanya berisi kegiatan penyusunan dan penetapan rencana kerja dan anggaran (RKA) OJK, tetapi lebih komprehensif mengaitkan penyusunan RKA dengan pelaksanaan strategi dan penilaian kinerja OJK.
Sistem MSAK OJK mencakup penyusunan rencana strategis jangka menengah, penetapan anggaran tahunan, dan evaluasi kinerja secara terintegrasi. Melalui sistem ini, OJK dapat menyusun manajemen strategis yang lebih efektif, mengalokasikan anggaran secara tepat sasaran, serta melakukan penilaian kinerja untuk peningkatan kualitas pelayanan dan pengawasan di sektor jasa keuangan.
| Elemen | Deskripsi |
|---|---|
| Manajemen Strategis OJK | Mencakup penyusunan rencana strategis jangka menengah yang mencerminkan tujuan, strategi, dan program kerja OJK dalam mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan. |
| Anggaran OJK | Penetapan rencana kerja dan anggaran tahunan OJK yang diselaraskan dengan rencana strategis jangka menengah untuk mendukung pencapaian tujuan OJK. |
| Evaluasi Kinerja OJK | Penilaian atas capaian kinerja OJK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta menjadi basis untuk perbaikan dan peningkatan kualitas di masa mendatang. |
Melalui penerapan sistem MSAK, OJK dapat menjalankan manajemen strategis, penganggaran, dan evaluasi kinerja secara terintegrasi dan berkelanjutan, sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan OJK sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan di Indonesia.
Sistem Audit Internal, Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas
Dalam menjaga integritas dan transparansi organisasi, OJK menerapkan sistem audit internal, manajemen risiko, dan pengendalian kualitas yang komprehensif. Berikut adalah penjelasan mengenai masing-masing aspek tersebut:
Audit Internal
Fungsi audit internal OJK dilaksanakan oleh Bidang Audit Internal, Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas (AIMRPK). Kegiatan asurans dan konsultasi secara independen dan obyektif dilakukan oleh AIMRPK untuk memberikan masukan dalam rangka perbaikan sistem. Standar audit yang digunakan OJK mengacu pada standar internasional yaitu International Professional Practice Framework (IPPF) yang dikeluarkan oleh Institute of Internal Auditor (IIA).
Manajemen Risiko OJK
OJK menerapkan manajemen risiko untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Penerapan SMROJK (Sistem Manajemen Risiko OJK) dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi dalam seluruh aktivitas organisasi.
Pengendalian Kualitas
Dalam rangka menjaga kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi, OJK menerapkan sistem pengendalian internal yang komprehensif. Hal ini dilakukan melalui pengendalian kualitas di seluruh unit kerja, pengawasan, serta evaluasi kinerja secara berkala.
Kesimpulan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan sebuah lembaga independen yang dibentuk untuk mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan di Indonesia. Independensi OJK diatur secara tegas dalam Undang-Undang, namun masih terdapat keraguan di kalangan masyarakat terkait independensi OJK, terutama karena adanya unsur ex officio dari Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan dalam Dewan Komisioner OJK.
Meskipun demikian, OJK telah menerapkan sistem manajemen strategis, anggaran, dan kinerja yang komprehensif untuk memastikan efektivitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Selain itu, OJK juga telah memiliki sistem audit internal, manajemen risiko, dan pengendalian kualitas yang baik untuk menjaga integritas dan transparansi lembaga.
Secara keseluruhan, independensi OJK sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan di Indonesia masih menjadi isu yang perlu terus diperhatikan dan diperkuat, agar OJK dapat menjalankan perannya secara profesional dan akuntabel demi menjaga stabilitas dan pertumbuhan sektor keuangan di Indonesia.
