Dalam kasus tanjung priok terjadi pelanggaran ham berat berupa: Episode Tanjung Priok tahun 1984 merupakan peristiwa pelanggaran kebebasan umum masa lalu, di mana terjadi pembunuhan beruntun,
penangkapan dan penahanan yang tidak konsisten, penyiksaan dan penghilangan paksa.
Salah satu ilustrasi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia adalah kejadian Tanjung Priok. Latar belakang sejarah kemalangan ini terjadi pada tanggal 12 September 1984.
Pecahnya gerombolan massa yang terdiri dari massa umat Islam dan orde baru orba dan menimbulkan kerugian.
Kebebasan dasar, sesuai dengan makna Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, akan menjadi hak istimewa yang ada pada manusia, di luar jangkauan kemungkinan orang untuk hidup tanpanya.
Kebebasan umum tersebar luas dan dimiliki oleh semua orang yang tidak terlalu memperhatikan identitas, agama, ras, atau sistem kepercayaan. Kebebasan dasar tidak dapat ditolak atau dijatuhkan oleh siapa pun.
Pelanggaran kebebasan umum adalah upaya terorganisir untuk menolak atau menjatuhkan kebebasan dasar ini dari seseorang.
Dalam hukum dan ketertiban di Indonesia yang dinyatakan dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pelanggaran kebebasan umum dicirikan sebagai:
Pedoman ini juga menyatakan bahwa pelanggaran kebebasan umum adalah pelanggaran kecil dan pelanggaran kebebasan dasar yang sebenarnya. Mengenai penghibur, pelanggaran kebebasan umum dipisahkan menjadi penghibur negara dan non-negara.
Dalam rangkaian pengalamannya, Indonesia telah mencatat banyak kasus pelanggaran kebebasan umum, mulai dari rencana yang dibuat hingga yang tidak pasti.
Pada artikel sebelumnya, kami ada membahas tentang pada dasarnya tinggi net untuk bola voli putri adalah, indra penikmat cabang seni musik adalah, dan jumlah pemain bola voli dalam satu regu adalah.
Selain itu, ada pula tentang musik tradisional talempong berasal dari daerah, lagu ambilkan bulan bu diciptakan oleh, induk organisasi softball di indonesia adalah, dan cek resi ninja van id lazada.
Salah satunya adalah pembantaian oleh Westerling terhadap sejumlah besar rakyat biasa di Sulawesi Selatan pada tahun 1947 atau 2 tahun setelah otonomi Indonesia.
Selama 32 tahun sistem Orde Baru, misalnya, juga banyak terjadi pelanggaran kebebasan umum, termasuk pembantaian orang-orang yang dianggap sebagai pendukung Partai Komunis Indonesia pada tahun 1965-1966, penculikan pemerintahan yang disukai mayoritas.
Aktivis, episode Talangsari, musibah Trisakti, dan lain-lain. Selain yang disebutkan di atas, satu lagi peristiwa yang masih membekas di ingatan adalah Tragedi Tanjung Priok. Dalam episode konyol yang terjadi pada 12 September 1984, banyak Muslim meninggal karena konflik dengan para ahli.
Musibah Tanjung Priok sempat membuat heboh kalangan perwira dan rakyat biasa di Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada 12 September 1984. Peristiwa ini merupakan salah satu kehebohan signifikan yang terjadi pada masa pemerintahan Soeharto.
Sesuai catatan Irfan S. Awwas dalam Bencana Umat Islam di Indonesia 1980-2000 (2002), kericuhan di Tanjung Priok berawal dari tanya jawab antara Petugas Pengawas Desa (Babinsa) dengan warga pada 10 September 1984.
Sekitar saat itu , Babinsa meminta agar penghuni menghilangkan bendera dan pamflet. yang dianggap “tidak bernafas Pancasila”. Sebagaimana diketahui, pada masa itu pemerintah Orde Baru melarang pemikiran-pemikiran yang dianggap bertentangan dengan Pancasila.
Setelah dua hari, bendera yang dikibarkan di Masjid Baitul Makmur tidak diturunkan oleh penghuni. Pejabat Babinsa kemudian, pada saat itu, menghilangkan standar itu sendiri.
Meski demikian, saat menyelesaikan evakuasi, petugas Babinsa disebut-sebut telah mencemari masjid. “… pamflet itu ditulis dalam pilox permanen dan tidak ada perangkat keras di sekitarnya yang bisa digunakan untuk membasminya.
Karena itu, tidak ada cara lain selain menyiramnya dengan air limbah,” gubahan Irfan F. Awwas. Petugas Babinsa juga dikatakan tidak melepas alas kaki saat memasuki Masjid Baitul Makmur. Berita ini membuat penduduk marah dan kemudian berkumpul di masjid.
Pengurus Masjid Baitul Makmur, Syarifuddin Rambe, Sofwan Sulaeman, dan Ahmad Sahi berusaha menenangkan penghuni. Namun, penumpang yang saat itu sedang bersemangat memasangkan korek api ke motor petugas Babinsa.
Selanjutnya, Syarifuddin, Sofwan, Ahmad, dan warga yang terkait dengan konsumsi sepeda motor, khususnya Muhammad Nur, ditangkap oleh ahlinya.
Jawaban atas pertanyaan ini adalah: Proses Penangkapan dan juga penahanan secara sewenang wenang.
Keesokan harinya, pada tanggal 11 September 1984, beberapa penghuni meminta bantuan seorang perintis daerah terdekat, Amir Biki, untuk menangani masalah ini. Amir Biki dan sejumlah warga juga berkunjung ke Kodim Jakarta Utara.
Mereka dengan senang hati menyebutkan bahwa majelis dan pengurus masjid akan diantar. Ajakan ini tidak dibalas. Sekembalinya dari Kodim, Amir Biki mengadakan pertemuan dengan para perintis Muslim di seluruh Jakarta untuk mengkaji masalah tersebut.
Para pejabat didekati untuk mengantarkan keempat pengagum yang disimpan itu dan segera diantar ke mimbar sebelum pukul 23.00 WIB. Permintaan ini juga tidak dipenuhi. Mayoritas dipisahkan menjadi dua kelompok untuk bergerak menuju Kodim dan Polsek.
Pada pagi hari tanggal 12 September 1984, sekitar 1.500 orang mulai bergerak.
Seperti ditunjukkan dalam laporan yang disebarkan Komisi LSM untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) berjudul “Mereka Bilang Tidak Ada Tuhan Di Sini:
Suara Para Korban Tragedi Priok” (2004), penampakan sekitar 1.500 orang dalam kelompok itu berdiri oleh angkatan kerja militer yang dilengkapi sepenuhnya.
“Saya melihat para pejuang itu mundur namun tetap menodongkan senjata api ke arah kelompok itu,” kata Irta Sumitra, salah satu pembangkang dalam pernyataannya di laporan KontraS.
Mayoritas yang datang saat itu, meski dihadapkan dengan senjata, sebenarnya meminta kedatangan teman-temannya. Meski demikian, polisi menjawab permintaan mayoritas dengan pemberitahuan terlebih dahulu untuk bubar.
Situasi meningkat, dan militer dengan cepat mulai menembaki kelompok itu.
Dalam penerapannya, kebebasan bersama (HAM) tidak bisa dilepaskan dari komitmen manusia (KAM) dan kewajiban manusia (TAM). Ketiga adalah penataan yang berjalan dengan baik.
Dalam kasus Tanjung Priok, terdapat pelanggaran kebebasan dasar yang berat seperti penangkapan dan kurungan yang tidak konsisten.
Pelanggaran kebebasan umum yang sebenarnya adalah pembunuhan massal atau “pembantaian”, pembunuhan tidak menentu atau di luar proses hukum atau
“pembunuhan sewenang-wenang dan ekstra legal”, penindasan, pemusnahan individu secara terbatas, penaklukan, atau pemisahan yang mendasarinya.
Pelanggaran kebebasan dasar sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, seperti pembunuhan, penyerangan, penculikan, pencurian, hingga percabulan. Dalam kasus Tanjung Priok, ada pelanggaran kebebasan umum yang berat seperti penangkapan dan kurungan yang tidak menentu.
Pelanggaran kebebasan umum juga dapat terjadi sebagai akibat dari hubungan antara kantor pemerintah dan individu itu sendiri. Kasus ini terjadi karena fakta bahwa orang memiliki dua sisi hebat sementara yang lain memiliki sisi buruk.
Kerinduan yang jahat ini menyebabkan orang-orang melakukan pelanggaran kebebasan umum.
Kasus pelanggaran ini terjadi pada 12 September 1984 dengan jumlah korban meninggal 24 orang, luka berat 36 orang, dan luka ringan 19 orang. Dalam episode ini, kerusuhan pecah antara organisasi dan penduduk lingkungan.
Sehingga dalam kasus Tanjung Priok terjadi pelanggaran kebebasan umum yang berat seperti penangkapan dan penahanan yang tidak konsisten.
Pada tahun 1998 terjadi penculikan dan penghilangan beberapa jadwal. Dari catatan dari Melawan ada 23 orang, termasuk satu orang ditendang, sembilan orang dipulangkan, sedangkan 13 kelompok berbeda dikatakan musnah.
Bencana Trisakti terjadi pada 12 Mei 1998, menewaskan 4 mahasiswa Trisakti dan melukai beberapa lusin lainnya. Kegagalan Trisakti Semanggi I terjadi pada 11-13 November 1998 dan bencana Semanggi II terjadi pada 24 September 1999.
Marsinah adalah rutinitas hak perwakilan di PT Catur Putera Surya, Porong, Jawa Timur. Ia menjadi penyintas pelanggaran kebebasan umum, yang kini sebagian pelaksananya belum ditemukan.
Beberapa waktu lain dalam kasus Tanjung Priok ada pelanggaran kebebasan umum yang berat seperti penangkapan dan kurungan yang tidak menentu.
Munir Said Thalib adalah seorang pembangkang kebebasan umum selama periode Orde Baru. Munir berurusan dengan penjagaan beberapa individu yang dianiaya. Bagaimanapun, pada tahun 2004, Munir ditemukan tewas di pesawat tujuan Amsterdam.
Hasil post-mortem kriminologi Belanda mengamati racun arsenik di tubuh Munir.
Bom Bali terjadi pada tahun 2002 dan 2005. Episode-episode tersebut diisi oleh para pembuat ketakutan yang memanfaatkan banyak roh dari orang Indonesia dan orang luar.
Dalam judul yang sama, dalam kasus Tanjung Priok, ada pelanggaran kebebasan umum yang berat seperti penangkapan dan penahanan yang tidak konsisten.
Ada hal yang sangat sensitif ketika kita berbicara tentang dalam kasus tanjung priok terjadi pelanggaran ham berat berupa, karena tidak semua orang mau membahasnya.
